WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI MENURUT HUKUM POSITIF

Ridho, Muhammad. 2018, Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Menurut Hukum Positif. Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazdhab, Fakultas Syari’ah, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan (INZAH) Kraksaan. Pembimbing (I) Hj. Mahtumah, S.H., M.H.I. Pembimbing (II) Imam Syafi’i, M.H.

Kata Kunci : Wali Nikah, Hukum Positif.

Sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan wa Rohmah sedangkan yang lainnya hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama terdahulu merasa perlu memperhatikan secara cermat lembaga perwalian, karena menurut mereka keberadaan wali dalam perkawinan dirasa sangat penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering diabaikan oleh kaum laki-laki, baik sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah.

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Perempuan yang menikah harus menggunakan wali? Mayoritas ulama mewajibkan, namun bagi Imam Abu Hanifah Status wali nikah dalam suatu akad nikah adalah sunah, bukan fardlu yang bisa membatalkan perkawinan, hanya saja wali memiliki hak untuk menyetujui pernikahan atau tidak. Dan perempuan bisa menjadi wali dalam suatu akad nikah, selain itu perempuan yang sudah dewasa kamal al-ahliyyah bisa menikahkan dirinya sendiri ataupun menjadi wakilnya. Adapun pokok masalahnya adalah bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang perempuan sebagai wali nikah Bagaimanakah Dasar pemikiran Madzhab Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan, Bagaimanakah Dasar pemikiran Madzhab Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun mengkategorikannya pada jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif – analisis. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku serta jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, kemudian menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dan Qaidah Fiqhiyyah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penyusun, hasilnya sebagai berikut: Bahwa dalam menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkanya Menurut Imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, imam Syafi’i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan imam syafii adalah:
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis massa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.
Menurut Imam Syafii bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadist yang menyatakan “ janda lebih berhak kepada dirinya”. Sehingga Menurut Syafi’i
Izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.
Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu’), maka pernikahan boleh. Menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu’, maka wali dapat menghalanginya. Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam Suatu perkawinan hukumnya Sunnah.
Setelah melihat kedua pendapat yang berbeda, maka Abu Tsaur (salah seorang fakih golongan Syafi’iyah) mengemukakan pendapatnya, bahwa Suatu perkawinan dilangsungkan sesudah disetujui bersama oleh wanita dan walinya.
Dalam permasalahan kehadiran seorang wali dalam pernikahan sebenarnya ke dua mazhab memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia telah diatur permasalahan wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi alangkah lebih baik permasalahan ini kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan di dalam peraturannya yaitu KHI,dan sebagai warga negara yang baik hendaklah setiap masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.