POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI’IYAH SERTA UNDANG-UNDANG 1974 PERKAWINAN

Addul Rosid 2022. Poligami Tanpa Izin Istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan.
Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.Pembimbing A. Yazid Adnan Quthny, M. HI.

Kata Kunci : Poligami Tanpa Izin Istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan.

Abstract

Poligami termasuk tema kontroversial. Dalam wacana Islam Ikhtilaf tersebut sudahlama ada. Dalam sejarah Islam poligami memiliki akar sejarah yang panjang. Sebelum Islam datang di Jazirah Arab poligami merupakan budaya yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu merupakan poligami yang tak terbatas, kemudian Islam datang untuk meluruskan, membatasi dan menetapkan syarat-syarat kebolehannya. Ikhtilaf tentang poligami terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks Agama. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sangat sulit untuk dipertemukan. Poligami merupakan solusi untuk menyelesaikan problem yang dimiliki masyarakat yang tidak berkaitan dengan halal dan haram.
Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, meskipun tidak mengesampingkan kemungkinan bagi suami untuk beristri lebih dari satu orang dalam satu waktu, atau dikenal dengan istilah poligami. Perkawinan poligami yang dikehendaki dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah poligami bersyarat, dimana suami diperbolehkan untuk menikah poligami dengan ketentuan yang harus memenuhi syarat yuridis yang tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI. Satu dari syaratnya ada persetujuan atau izin dari istri pertama yang dibuat secara tertulis.Poligami tanpa izin istri pertama akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga yaitu kekerasan psikis konflik yang dialami oleh istri. Sehingga sang istri akan meminta cerai karena merasa dikhianati suami. Dalam keadaan seperti itu, istri akan merasa sangat dirugikan dengan tindakan poligami secara diam-diam gangguan psikologis akibat pengkhianatan oleh suami, dan kerugian lainnya adalah istri tidak berhak atas mut'ah pasca cerai dari suami, karena cerai ini diajukan atas kehendak istri diri.