SETATUS KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF MADZAB ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

ABSTRAK
Hartono. 2022.Setatus Keabsahan Talak di laur Pengadilan Agama Persepektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Skripsi, Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Pembimbing : (1) A.Yazid Adnan Quthny, M.HI, (2) Imam Syafi’I,M.H.

Kata Kunci : Setatus Keabsahan Talak di laur Pengadilan Agama Persepektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian antara Suami dan istri. Dalam kehidupan manusia dunia perkawinan yang diharapakan kekal abadi tak selamanya bisa terwujud. Banyak faktor yang dapat merusak suatu hubungan perkawinan yang telah dibagun sehingga tidak mungkin bagi pasangan tersebut tidak melanjutkan ikatan perkawinan tersebut. Syetan merupakan musuh nyata bagi manusia, ia sangat lihai dalam memainkan perannnya menggoda manusia sehingga manusia yang telah tergoda dengan bujukan syetan akan sulit untuk menerima nasihat sebijaksana apapun. Kondisi rumah tangga yang mengalami perselisiahan yang sangat pelik sehingga tidak ada lagi jalan untuk bersama maka islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak mungkin lagi untuk membina hubungan rumah tangga.
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari 2 macam sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode record yaitu dengan membaca, mengkaji, dan meneliti dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik analisis data menggunakan 3 model sumber, yaitu induktif, deduktif, komparatif.
Dari kesimpulan di atas dapat di lihat adanya kekurang fahaman terhadap hukum Indonesia dan orang percaya atau berkeyakinan bahwasannya talak sah di luar pengadilan agama sehingga peraktek perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Berharap dari adanya skripsi ini dapat memberkan pengatuan pada kalangan masyarakat dengan menjadikan KHI sebagi dasar hukum praktek perceraian di masyarakat.yang di akibatkan adanya pertentangan nash dalam praktek perceraian masyarakat.