Implementasi Hukum Islam dan UU No 16 Th 2019 Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

<p>Pernikahan anak masih terjadi di wilayah Pengadilan Agama Probolinggo. Hal ini menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di PA Probolinggo. Alasan yang banyak digunakan oleh para pemohon karena terjadinya kasus hamil di luar kawin, dan juga sudah lama bertunangan.</p>
<p>Yang menjadi akar permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengajuan permohonan dispensasi kawin di Probolinggondan bagaimana implementasi hukum Islam dan UU Non16 Th 2019 dalam penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.</p>
<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yyang digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi obyeknyang alamiah. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,,menyusun ke dalam pola, mmemilih mana yang penting,kemudian mengkomparasikan data, dan membuat kesimpulan.</p>
<p>Hasil penelitian ini adalah tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA Probolinggo untuk mendaftar dispensasi kawin dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Adapun implementasi hukum Islam dan UU No 116 Th 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo terlaksana dengan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Th 2019.</p>
<p>Kesimpulannya pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua anak calon istri atau calon suaminyang yang usianya belum mencapai 19 tahun. Sedangkan proses persidangan dispensasi kawin menggunakan hakim tunggal dan panitera pengganti tanpa menggunakan aatribut persidangan</p>