Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo

<p>ABSTRAK</p>
<p>Dewi Indriani. 2021. Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin  Di Pengadilan Agama Probolinggo”, Skripsi, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Drs.H. Fatullaah, M.H.I. pembimbing II Abd. Hannan M.H.I.</p>
<p><span style="white-space:pre;"> </span>Kata Kunci : dispensasi kawin, undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan, PA.Probolinggo.</p>
<p>Permohonan dispensasi kawin setiap tahun terjadi peningkatan,  Sejak diubahnya undang-undang tentang perkawinan tersebut, angka perkawinan meningkat dengan tajam. Pada tahun pada tahun 2018 terdapat 13.251 perkara, kemudian pada tahun 2019 menjadi 23.126 perkara, kemudian pada tahun 2020 menjadi 63.231 perkara, sekala nasional. Di Pengadilan agama Probolinggo pada tahun 2018 terdapat sebanyak 24 perkara, kemudian tahun 2019 terdapat 21 perkara, pada tahun 2020 setelah terjadi perubahan aturan usia perkawinan menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan terdapat 89 perkara.</p>
<p>Yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo dan Bagaimanakah Dampak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Probolinggo.</p>
<p>Penelitian ini menggunakan Pendekatan  Kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil dari observasi, wawancara,dan dokumentasi. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.</p>
<p>Hasil dari penelitian ini bahwa tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo itu ada dua, yakni dengan cara manual dan dengan cara online (e-Court), untuk persyaratan yang harus di penuhi dalam pendaftaran adalah Surat permohonan, jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memennuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan yang benar sebagamana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBg. Pengadilan memberikan petunjuk kepada pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil permohonan yang baik dan yang benar (Rangkap 5); Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali (1 Lembar); Fotocopy kartu keluarga (1 Lembar); Fotocopy kutipan akta nikah/duplikat akta nikah Pemoho (1 Lembar); Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak atau ijazah anak dan calonnya yang dimohonkan dispensasi kawin (1 Lembar); Menyerahkan Fotocopy surat penolakan menikahkan daei KUA setempat; Fotocopy surat keterangan sehat dari dokter spesialis tentang kesehatan reproduksi calon mempelai perempuam; Persyaratan b,c,d,e,f, dan g dimatrai Rp. 10.000 dan cap kantor pos;, Membayar panjar biaya perkara di BRI. Adapun dampak dari perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16  tahun 2019 adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya permohonan cerai pada usia dini. </p>
<p>Kesimpulannya ada dua cara dalam pendaftaran mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo yakni dengan cara manual dan dengan cara online (e-Court). Adapun akibat dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019 adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya permohonan cerai pada usia diniABSTRAK<br />Dewi Indriani. 2021. Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin  Di Pengadilan Agama Probolinggo”, Skripsi, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Drs.H. Fatullaah, M.H.I. pembimbing II Abd. Hannan M.H.I.<br /> Kata Kunci : dispensasi kawin, undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan, PA.Probolinggo.<br />Permohonan dispensasi kawin setiap tahun terjadi peningkatan,  Sejak diubahnya undang-undang tentang perkawinan tersebut, angka perkawinan meningkat dengan tajam. Pada tahun pada tahun 2018 terdapat 13.251 perkara, kemudian pada tahun 2019 menjadi 23.126 perkara, kemudian pada tahun 2020 menjadi 63.231 perkara, sekala nasional. Di Pengadilan agama Probolinggo pada tahun 2018 terdapat sebanyak 24 perkara, kemudian tahun 2019 terdapat 21 perkara, pada tahun 2020 setelah terjadi perubahan aturan usia perkawinan menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan terdapat 89 perkara.<br />Yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo dan Bagaimanakah Dampak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Probolinggo.<br />Penelitian ini menggunakan Pendekatan  Kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil dari observasi, wawancara,dan dokumentasi. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.<br />Hasil dari penelitian ini bahwa tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo itu ada dua, yakni dengan cara manual dan dengan cara online (e-Court), untuk persyaratan yang harus di penuhi dalam pendaftaran adalah Surat permohonan, jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memennuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan yang benar sebagamana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBg. Pengadilan memberikan petunjuk kepada pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil permohonan yang baik dan yang benar (Rangkap 5); Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali (1 Lembar); Fotocopy kartu keluarga (1 Lembar); Fotocopy kutipan akta nikah/duplikat akta nikah Pemoho (1 Lembar); Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak atau ijazah anak dan calonnya yang dimohonkan dispensasi kawin (1 Lembar); Menyerahkan Fotocopy surat penolakan menikahkan daei KUA setempat; Fotocopy surat keterangan sehat dari dokter spesialis tentang kesehatan reproduksi calon mempelai perempuam; Persyaratan b,c,d,e,f, dan g dimatrai Rp. 10.000 dan cap kantor pos;, Membayar panjar biaya perkara di BRI. Adapun dampak dari perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16  tahun 2019 adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya permohonan cerai pada usia dini. <br />Kesimpulannya ada dua cara dalam pendaftaran mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo yakni dengan cara manual dan dengan cara online (e-Court). Adapun akibat dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019 adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya permohonan cerai pada usia dini</p>