PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM AGAMA DALAM MASALAH CERAI GUGAT PADA SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

<p>Dalam sebuah ikatan perkawinan banyak di antara suami maupun isteri yang belum bahkan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku, dimana masalah yang sering timbul dalam sebuah pernikahan yang sering sekali menyebabkan istri menggugat cerai suami tidak lain karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri, oleh karenanya perkara ini menjadi perkara terbanyak di pengadilan Agama Kraksaan setelah dispensasi nikah, oleh karenanya penulis ingin membahas bagaimana prespektif hukum islam dan hukum positif  terhadap putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di pengadilan agama kraksaan</p>
<p>Rumusan Masalah (1) Bagaimana Tata cara mengajuka cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan ? (2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada suami yang tidak memberi nafkah?</p>
<p>Penelitian ini bertujuan untukMengidentifikasi tata cara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan, dan untuk Mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan</p>
<p>Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/<em>field research</em> (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.</p>
<p>Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa  Putusan Hakim agama terhadap cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah prespektif hukum Islam dan hukum Positif sudah berdasarkan hukum dan undang-undang yang ada, dalam Hukum Islam yakni memperhatikan qoidah fiqhiyyah dan juga dalam al-Qur’an surat al Baqoroh ayat 229 jika di khawatirkan antara keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka isteri tidak berdosa untuk menebus dirinya pada suami agar bisa berpisah dari suaminya. Dan berdasarkan hukum positif yakni Undang-undang  Pasal 19 huruf  (f)  PP Nomer 9 Tahun 1975 ,  Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (f).dan dalam prosedur mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan sudah sesuai dengan prosedur berperkara di Indonesia , seperti semua Putusan Pengadilan Agama Kraksan misalnya dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 115/Pdt.G/2021/PA.Krs, 106/Pdt.G/2021/PA.Krs,dan Nomor: 339/Pdt.G/2021/PA.Krs.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Dalam sebuah ikatan perkawinan banyak di antara suami maupun isteri yang belum bahkan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku, dimana masalah yang sering timbul dalam sebuah pernikahan yang sering sekali menyebabkan istri menggugat cerai suami tidak lain karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri, oleh karenanya perkara ini menjadi perkara terbanyak di pengadilan Agama Kraksaan setelah dispensasi nikah, oleh karenanya penulis ingin membahas bagaimana prespektif hukum islam dan hukum positif  terhadap putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di pengadilan agama kraksaan</p>
<p>Rumusan Masalah (1) Bagaimana Tata cara mengajuka cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan ? (2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada suami yang tidak memberi nafkah?</p>
<p>Penelitian ini bertujuan untukMengidentifikasi tata cara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan, dan untuk Mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap putusan Hakim Agama dalam masalah Cerai Gugat pada suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan</p>
<p> </p>
<p> </p>