Perkawinan Beda Agama Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Perspektif Ulama Syafi'iyah

<p>Azizah<strong>. </strong><em>Perkawinan Beda</em><em> Agama Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Ulama Syafi’iyah.</em><em> </em><em>(Studi Kasus Di Desa Kropak Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo)</em><em>. </em><strong>Skripsi, </strong>Program Study  Perbandingan Madzhab Fakultas Syari`ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I Pembimbing (II) Imam Syafi’i, S.Pd.I., M.H.</p>
<p>Kata Kunci<strong> : </strong>Perkawinan Beda Agama UU No.1 Tahun 1974, perspektif Ulama Syafiiyah.</p>
<p><strong>            </strong>Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.</p>
<p>Perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkawinan terkait beda agama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974?. (2) Bagaimana perspektif ulama Syafi’iyah tentang perkawinan beda agama?.</p>
<p>Tujuan masalah penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkawinan terkait perkawinan beda agama menurut UU No.1 Tahun 1974. Untuk memberikan penjelasan/pendapat ulama Syafi’iyah terhadap Perkawinan Beda Agama.</p>
<p>Metode ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (<em>library research</em>), pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-buku literatur. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.</p>
<p>Hasil penelitian ini yaitu, (1) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UUP No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. (2) Pendapat ulama Syafi’iyah yang melarang atau mengharamkan perkawinan beda agama. Sedangkan tidak dikabulkannya permohonan menimbulkan persoalan tentang keabsahan perkawinan dan tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan.</p>
<p> Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.</p>