ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUJBIR DITINJAU DARI UU. NO.1/ TH. 1974 DAN HUKUM ISLAM

<p><strong>Ilahi, </strong><strong>Dewi Shinta Kurnia</strong>. 2021, <em>Aspek Hukum Perkawiinan Menggunakan Wali Mujbir ditinjau dari UU.No.1/Th.1974 dan Hukum Islam</em>.<br /><strong>Skripsi.</strong> Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H. Fathullah, M.H.I (II) Ahmad Muzakki, M.H.</p>
<p> </p>
<p><strong>Kata Kunci : </strong>Hukum Perkawinan, Wali Mujbir, UU.No.1/Th.1974, Hukum Islam.</p>
<p> </p>
<p>Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan. Sebagai salah satu rukun, di dalam suatu perkawinan harus adanya wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam perkawinan. Sehubungan dengan hal itu tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikemukakan skripsi dengan judul: “ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUJBIR DITINJAU DARI UU NO 1/ TH. 1974 DAN HUKUM ISLAM”.</p>
<p>Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kewenangan wali mujbir sebagai wali yang punya hak <em>ijbar</em> dalam perkawinan?;  Bagaimanakah aspek hukum perkawinan dengan wali mujbir ditinjau dari UU. No.1/Th.1974 dan hukum islam?.</p>
<p>Adapun tujuan peneletian kajian pustaka ini adalah: Untuk mengidentifikasi kewenangan Wali Mujbir sebagai wali yang punya hak Ijbar dalam perkawinan.Dan untuk mengetahui aspek hukum perkawinan dengan Wali Mujbir ditinjau dari UU. No.1/Th.1974 dan hukum Islam.</p>
<p>Penelitian ini adalah jenis penelitian Kajian Pustaka <em>(library research)</em>, sedangkan Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat <em>deskriptif komparatif</em>, metode pendekatan yang digunakan bersifat <em>yuridis-normatif</em><em>. </em></p>
<p>Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Diantara wali nasab yang berhak memaksa <em>(ijbar)</em> gadis dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunya hak memaksa tersebut disebut wali mujbir. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar. Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.</p>
<p>Dapat diambil kesimpulan bahwa, Izin wali sangat penting dalam menentukan sahnya suatu perkawinan karena wali ialah orang yang berhak mengawinkan perempuan di bawah pengasuhannya. Adanya wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana adanya saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki yang mukallāf, merdeka, muslim, ‘adil, dan berakal sempurna.</p>