PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI MTs ISLAMIYAH RONDOKUNING KRAKSAAN MENURUT MADZHAB SYAFIIYAH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

<p><strong>Ananiyah, Ainul. </strong>2021<strong>, </strong>Pemanfaatan tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning Kraksaan menurut madzhab syafiiyah dan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf <strong>Skripsi.</strong> Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah UniversitasIslam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Irzak Yuliardy Nugroho., M.H</p>
<p> </p>
<p><strong>Kata Kunci</strong> :Tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning . Pemanfaatan</p>
<p> </p>
<p>Tujuan Penelitian, adalah untuk mengetahui, menganalisis tentang Pemanfaatan tanah wakafuntuk kemajuan kesejahteraan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning. secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Yayasan pendidikan Al- Islamiyah dari data yang penulis himpun sendiri, luas tanah wakaf yang ada yaitu sebanyak 2050 m2Akte Notaris Yayasan No. 12, KHUSNUL HITAMINAH, SH. MH, Nomor SK. Kemenkumham AHU.572.AH.01.04.Tahun.2010. tanah wakaf di MTs Islamiyah Rondokuning di dalamnya terdapat gedung Sekolah, Musholla, Ruang Perpustakaan ,Lab Komputer, Kamar mandi, Aula,  dan tempat pendidikan. tempat-tempat tersebut dengan fungsinya.</p>
<p>Madzhab Syafi’i. Menurut pendapat madzhab ini perwakafan hanya diperbolehkan dalam bentuk benda tidak bergerak (<em>„iqar) </em>yang wujudnya antara lain berupa tanah.  untuk menganalisis fenomena atau gejala (sosial) yangterjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan realitas hukum dalam masyarakat yakni berbagai peraturan perundang-undangan di bidang tanah wakaf.</p>
<p>Dalam peraturan komtemporer eksistensi nadzhir wakaf dipertegas oleh UU Nomer 41 tahun 2014. Pada pasal 1 ayat 4 di nyatakan bahwa “nadzhir adalah pihak untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam undang  -  undang tersebut telah dijelaskan aturan - aturan wakaf. Pelaksanaan Undang - undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2006. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengertian wakaf telah diambil dari wakaf menurut fiqh. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup tiga macam: nadzir perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. Adanya nadzir dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif.</p>
<p>”penelitian ini menyimpulkan bahwa, (Pemanfaatan  tanah wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuanwakaf, yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentinganibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.</p>