PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DI DESA PAJARAKAN KULON KEC. PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

<h1 style="text-align:center;"><a></a><a></a>ABSTRAK</h1>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Suhairoh, 2021. </strong><em>Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten</em><em> </em><em>Probolinggo</em>. Skripsi: Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas (Syari’ah).  <br />Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, MH.I (II) abd. Hannan, MH.I</p>
<p> </p>
<p><strong>Kata kunci :</strong> Pandangan, Hukum Islam , Hukum Positif, Nikah Siri</p>
<p> </p>
<p style="text-align:justify;">Allah telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah sama sejajar. Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.</p>
<p style="text-align:justify;">Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan<br />bahwa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : bagaimana pernikahan siri (Nikah Dibawah tangan) di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Nikah Siri di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo.</p>
<p style="text-align:justify;">Tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk menjelaskan keadaan nikah siri (Nikah Dibawah tangan) di Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo, untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap  nikah siri yang dilakukan masyarakat Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.</p>
<p style="text-align:justify;">Penelitian ini menggunakan penelitian <em>kualitatif</em> yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya, atau biasa disebut penelitian di lapangan. Menurut lodico, Spaulding dan voegtle penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian interpretif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam seting pendidikan. Peneliti menggunakan metode wawancara kepada beberapa pimpinan-pimpinan yang menjabat di periode saat itu.</p>
<p style="text-align:justify;">Dari hasil penelitian praktik nikah <em>sirri</em> masih banyak terjadi  di Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:  Ekonomi, Tidak mendapatkan restu dari orang tua, Tingkat pendidikan yang rendah, Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, Tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah <em>sirri</em>, Kendala izin poligami. Praktik nikah  <em>sirri</em> di Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo secara umum sama dengan praktik nikah   <em>sirri</em> <em> </em> di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Padahal dalam ketentuan atau Undang-undang Perkawinan sangat tegas disebutkan bahwa semua peristiwa Pernikahan harus dicatat minimal 10 hari sebelum dilakukan pernikahan. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun,  apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan hukum Islam dan hukum Positif dalam kasus nikah nikah siri melalui paradigma maslahat.  Dengan teori maslahat, penyandaran hukum terhadap teks-teks nash tetap terjamin, terutama dalam maslahah yang mu’tabarah. </p>
<p style="text-align:justify;">Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah  sirri di Desa Pajarakan Kulon dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Efektivitas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pembaruan  hukum keluarga Islam, terutama dalam keharusan pencatatan perkawinan; Aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama; Mempermudah pemberian izin poligami; Menjalin kerjasama dengan masyarakat.</p>