SANKSI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2021 DAN FIKIH JINAYAH

<p><strong>Abdul</strong><strong> Rozaq</strong><strong>. </strong>Sanki Hukuman Mati Bagi Koruptor Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Menurut Fikih Jinayah. <strong>Skripsi. </strong>Program Studi Pendidikan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. dan Ahmad Muzakki,M.H.</p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Kata Kunci :</strong> Hukuman Mati, Koruptor, UU No. 20 Tahun 2001, Fikih Jinayah.</p>
<p>            Tindak pinda korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara Indonesia terlebih korupsi menjadi begitu membudaya dalam pemerintahan Indonesia dari tingkat daerah hingga tingkat pemerintahan pusat. Hal ini cukup sangat memperihatinkan sebab memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perkembagan kemajuan Indonesia bahkan mengacam hak hidup kesejahteraan generasi berikutnya. Karenanya banyak pakar yang menilai bahwa hukuman bagi para terpidan korupsi negara ini cenderung tidaklah tegas yang mana tak sedikit para pihak untuk mencari jalan keluar dengan mempertegas sanksi pidana bagi para koruptor termasuk dengan merealisasikan hukuman mati bagi koruptor yang terdapat pada Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001. Dari sinilah penulis membuat penelitian yang menganalisis tentang hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dengan ditinjau dari dua dimensi yang berbeda yakni hukum positif dan hukum Islam.</p>
<p>Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian statute aproach yaitu metode yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode library research yaitu metode kepustakaan dengan cara membaca buku, artikel, surat kabar dan bahan bacaan lainnya.</p>
<p>Pidana mati sendiri merupakan sanksi yang tidaklah asing dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Menurut hukum positif pidana mati adalah penjatuhan hukuman bagi suatu terpidana dengan menghilangkan nyawa seorang terpidana dan dijalankan sampai terpidana tersebut benar-benar mati secara medis.  Sedangkan Menurut Pandangan hukum Islam jarimah yang dapat dikenai hukuman mati yakni jarimah hudud, jarimah qisos dan jarimah ta’zir meskipun beberapa ulama melarang secara mutlak hukuman mati untuk jarimah ta’zir.</p>
<p>Dalam kasus tindak pidana korupsi ulama’ sepakat bahwa jarimah korupsi merupakan jarimah ta’zir hal ini didasarkan pada ketidakadaan ketentuan hukum pada tindak pidana korupsi dalam Al-Qur’an dan Sunnah karena itu korupsi merupakan wewenang hakim atau pemerintah dalam memutuskan hukuman bagi terpidana korupsi. Sedangkan menurut hukum positif korupsi merupakan penyalahgunaan wewanang atau kekuasaan dengan maksud menguntungkan kepentingan dirinya atau orang lain. Untuk hukuman mati bagi terpidana korupsi terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-undang TIPIKOR tahun 1999 dimana dalam hal ini dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan secara jelas bahwa hukuman mati bagi koruptor dapat dijatuhkan yang tentunya dengan beberapa ketentuan atau golongan yang bisa dijatuhi hukuman mati seperti korupsi terhadap dana penanggulangan bahaya, dana penanggulangan bencana alam nasional, dana penganggulangan krisis moneter dan apabila terdapat pengulangan perbuatan korupsi. Sedangkan menurut fikih jinayah para ulama’ kontemporer berbeda pendapat dalam hukuman mati bagi koruptor, sebagian ulama’ setuju dengan hukuman mati tersebut dengan ketentuan namun sebagian yang lain memilih untuk memperpanjang masa tahanan dengan alasan korupsi merupakan jarimah ta’zir. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Fatwa Mubes Nahdlatul Ulama’ sendiri memperbolehkan adanya hukuman mati bagi koruptor hingga opsi hukuman potong tangan dapat dijatuhkan.</p>
<p>Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bagi terpidana korupsi menurut UU TIPIKOR dapat dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU TIPIKOR no 20 tahun 2001 meskipun sampai saat ini hukuman tersebut belum pernah dijatuhkan sendangkan menurut sebagian Ulama’ khusunya Ulama’ kontemporer dan beberapa fatwa di Indonesia hukuman mati diperbolehkan jika dinilai perlu dan dilakukan secara berulang-ulang dan dengan korupsi dana yang cukup besar.</p>