UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO GINI KETIKA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Salamai, Siti Maryamah Robi'atus. 2018, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Ketika Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Skripsi, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan (INZAH) Kraksaan. Pembimbing I : KH. Achmad Fauzi, Lc., M.Sc. Pembimbing II : Imam Syafi’i, M.H.

Kata Kunci : Mediasi, Harta Gono Gini, Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah SWT. Karena dampak dari terjadinya perceraian sangat besar salah satunya adalah atas harta yang diperoleh selama masih dalam perkawinan (harta gono-gini), di mana suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta tersebut. Sesuai dengan KHI pasal 97
Dalam hal ini agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan antar para pihak maka perlu adanya upaya mediasi sebagai bagian dari proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan. Islam sangat menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan damai, hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor:2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Berangkat dari hasil pemikiran di atas. Maka dalam skripsi ini yang jadi pokok masalah adalah bagaimana upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan 2017/2018. Sebuah penelitian yang ingin mengungkapkan upaya mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan yang sub pokok masalahnya meliputi: Bagaimana bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini di Pengadilan Agama Kraksaan, Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2017/2018. Dan Bagaimana putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam pembagian harta gono-gini (harta bersama) ketika terjadi perceraian.
Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pokok masalah bagaimana upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan yang kemudian dibagi menjadi dua sub pokok masalah yaitu: ingin mengetahui bagaimana bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini di Pengadilan Agama Kraksaan, ingin mengetahui bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan dan ingin mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam pembagian harta gono-gini (harta bersama) ketika terjadi perceraian.
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif di mana dalam penjabaran dari hasil penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi bersifat alamiah dengan metode penentuan sumber data menggunakan teknik total sampling dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, interview dan dokumenter. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif reflektif.
Berdasarkan dari hasil penelitian tentang upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini ketika terjadi perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2017/2018), dikemukakan kesimpulan, bahwa Pengadilan Agama Kraksaan telah mengupayakan alternatif penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa harta gono-gini (harta bersama) melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2003. untuk mengurangi kemacetan perkara di pengadilan.
Sedangkan kesimpulan secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:
Bentuk mediasi dalam penyelesaian harta gono gini yaitu dengan cara menawarkan kepada para pihak dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini di Pengadilan Agama Kraksaan tetap berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku mulai dari penetapan mediator, pelaksanaan proses mediasi, sampai pembuatan akta perdamaian yang di sepakati oleh para pihak.
Pembagian harta gono gini ditulis dalam perjanjian damai yang dibuat oleh para pihak setelah tercapainya kesepakatan bersama dengan di bantu oleh mediator, yang kemudian dikuatkan dengan di keluarkannya putusan Majlis Hakim yang menangani perkara pokok (perceraian).