PERAN KUA DALAM MENGURANGI KASUS PERNIKAHAN DINI DI

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjalankan tugas pokok penghulu di sisi lain juga melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah rujuk serta pembinaan keluarga sakinah sebagaimana yang secara lengkap tertera dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Khususnya KUA Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo adalah hl pengawasan pencatatandengan cara penyuluhan yang bertujuan untuk mengurangi kasus-kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Pajarakan maka bisa di kaji sebagaimana peran KUA dalam mengurangi kasus pernikahan dini di Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo
Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah yakni,(1).Peran KUA dalam mengurangi kasus pernikahan dini di kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo? (2). Apa saja Faktor Pendorong dan Penghambat KUA dalam mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
Adapun tujuan dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui Peran KUA dalam mengurangi kasus pernikahan dini di Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo ,Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat KUA dalam mencegah pernikahan di Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Grounded research) dengan pendekatan penelitia Kualitatif dan penelitian study kasus .Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi ,wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif .
Dari penelitian ini memberikan pengertian bahwa pernikahan dini akad yang di langsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun,pembatasan umur yang di lakukan undang-undang ini,di samping karena kematangan fisik dan psikologis kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga.Faktor pendukung yaitu peraturan Perundang -undangan, pihak KUA memberikan penyuluhan melalui majlis ta’lim dan lembaga-lembaga sedangkan faktor penghambatnya yaitu rendahnya pendidikan masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan adanya undang-undang,pengaruh lingkungan dengan anggapan bahwa jika tidak menikah akan menjadi perawan tua.