PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN USIA DINI

Batas usia minimal perkawinan 19 tahun pada UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berdampak pada maraknya permohonan dispensasi nikah. Seharusnya peraturan ini dapat menjadi rujukan masyarakat demi terciptanya kehidupan berumah tangga yang ideal dan harmonis, akan tetapi justeru masyarakat cenderung memilih dispensasi nikah meskipun itu akan berdampak negatif pada finansial, psikis anak, dan juga kesehatan anak. Penelitian tujuannya guna menganalisa peran hakim untuk meminimalisir pernikahan usia dini serta pertimbangan hakim untuk menolak maupun menyetujui permohonan dispensasi kawin khususnya pada wilayah Kraksaan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; peran hakim sangat vital khususnya dalam mencerdaskan orangtua agar tidak melanjutkan permohonan dispensasi nikah demi kebaikan anak.
Kata Kunci: Peran Hakim, Perkawinan, Pernikahan Dini