HAK PERAWAN MEMILIH SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

ABSTRAK

Effendi, Sunaedi. 2018, Hak Perawan Memilih Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.
Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) KH. Ach. Fauzi, Lc, M.Sc. (II) Umar Faruq Thohir, M.Si

Kata Kunci : Hak memilih suami, Gadis

Panggilan cinta yang suci adalah pernikahan. Dalam memenuhi panggilan cinta ini ada beberapa fase perlu ditempuh, salah satunya proses pencarian, taaruf, khitbah dan berlanjut ke jenjang pernikahan. Sebelum ke jenjang pernikahan proses pemilihan pasangan merupakan penentu dengan siapa akan menikah. Maka, dengan tujuan peneliti untuk mengetahui: (1) Apakah seorang gadis memiliki hak untuk memilih?, (2) Bagaimana hak seorang gadis memilih calon suami sendiri dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam? dan (3) Bagaima solusi agar tidak ada kontraversi antara anak dan orang tua dalam memilih calon?
Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif analisis. Penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Seorang gadis memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sebagaimana diberikan kebebasan bagi seorang lelaki untuk memilih atau menentukan pasangannya, (2) Hak memilih perspektif Hukum Islam: Gadis yang sudah dewasa berhak menentukan pilihannya. Namun, jika wali ingin menikahkan anaknya harus meminta izin atau persetujuannya terlebih dahulu. Jika menolak, maka wali tidak boleh untuk memaksa. Dikecualikan gadis yang dibawah umur, maka perlu ada restu dari orang tuannya. Hak memilih perspektif Hukum Positif: Persetujuan pilihan termasuk dari rukun dan syarat pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 16 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan. (3) Tanpa adanya persetujuan atau pemilihan tidak dapat diberlangsungkan, karena menyalahi aturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan. Bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya harus terlebih dahulu bermusyarah agar pilihan orang tua dan anak sehati.