EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HAM

ABSTRAK
Moh. Nurul Angwar 2019, Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia Menurut Hukum Islam dan HAM, Prodi PM Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan, Skripsi, Pembimbing I Bapak Abu Yazid Adnan Q.M.HI : Pembimbing II Bapak Imam Syafi’i, M.Hi
Kata Kunci : Eksekusi Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Islam dan HAM
Dalam hukum pidana yang tertuang didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengangkat mengenai hukuman mati yang terdapat pada pasal 10 KUHP tentang pidana pokok dan Undang-undang diluar KUHP sebagai legalitas daripada hukuman mati di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan Pidana Mati ditinjau dari prespektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia serta untuk mengetahui Apa yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan Pidana Mati.
Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia terpidana.
Rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan eksekusi hukum pidana mati di Indonesia?, (2) Bagaimana eksekusi hukum pidana mati menurut hukum Islam dan HAM?
Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini meliputi penelitian kepustakaan (library research), metode pokok yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi. Sedangkan data primernya yaitu berupa sumber Hukum Pidana Indonesia yang berupa KUHP dan khususnya beberapa dokumentasi tentang HAM serta perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia. Adapun data sekunder adalah bahan atau rujukan yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan dari internet yang relevan dengan permasalahan ini.
Pengaturan pidana mati di Indonesia terdapat di dalam perundang-undangan KUHP maupun diluar KUHP. Menurut data viii statistik dan hipotesis beberapa pakar kriminologi, praktik pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera (detterent effect) untuk mengurangi angka kriminalitas. Selain tidak memberikan efek jera, pidana mati juga melanggar hak hidup terpidana. Hak hidup terjamin dalam beberapa instrumen hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam beberapa pasal
Di dalam hukum Islam, pidana mati (qishash) merupakan praktik hukum yang sudah ada pada zaman Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS (pra Islam) dan dimodifikasi pada masa Islam. Qishash disyariatkan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’.Qishash dalam hukum Islam merupakan pidana pokok. Hukuman qishash dapat diganti dengan hukuman diyat (blood money), hal ini diterapkan jika ada pengampunan dari ahli waris korban.