Konsep wali nikah dalam undang -undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama'Hanafiya dan syafi'iyah

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali suatu ketentuan hukum yang dalap dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. wali itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus adalah yang berkenan dengan manusia dan benda hartanya. Yang dibicarakan disini wali tetap manusia, yaitu tentang perwalian dalam pernikahan.keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahannya yang tidak dilakukan oleh wali. Hadist yang diriwayatkan Ibnu Hibban. لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

permasalahan diatas adalah Bagaimanakah konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Bagaimanakah pandangan ulama’ hanafiyan dan syafi’iyah tentang konsep wali nikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Library research (penelitian pustaka) setelah data terkumpul dilanjutkan analisa data secara kualitatif dengan tahapan editing, pengorganisasian dan analisa data. Jenis penelitian yang digunakandalam penelitian ini menggunakan studi komparatif.

Analisa terhadap permasalahan diatas adalah bahwa bagaimanapun terjadi perbedaan tetapi masih juga kita jumpai persoalan-persoalan yang sama, antara lain ; Dasar Hukum, Persepsi Hukum dan Maslahat.

Hasil penelitian ini untuk membuka wawasan dan pemahaman mengenai perihal konsep wali dalam perkahwinan, agar bisa menjadi refrensi untuk membandingkan pendapat yang relevan di dalam kondisi problema yang terjadi di tengah masyarakat.
Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa wali nikah menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan, menurut ulam’ hanafiyah dan ulama’ syafi’iyah, wali dalam pernikahan menjadi syarat sahnya perkawinan, persamaan pendapat itu terletak pada syarat sahnya perkawinan. Adapun perbedaan wali dalam pernikahan yang mana Ulama’ syafi’i memberikan makna yang kuat, tidak sah perkawinan tanpa adanya wali baik itu gadis ataupun janda. tapi ulama’ hanafiyah lebih menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya rukun dan syarat perkawinan ada pada ijab dan Qobul.